BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR  31                                                                                                                      TAHUN 2016

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR   31  TAHUN 2016
TENTANG  
PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang	: 	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2016, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2016;
Mengingat	: 	1.	Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
		2.	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
		3.	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
		4.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
		5.	Undang-Undang Nomor  23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
		6.	Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
	7.	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;
		8.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2016;
		9.	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 Nomor 8);
		10.	Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2012 Nomor 161);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:	PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2016.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal  1
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:
1.	Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2.	Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.	Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4.	Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi                            Nusa Tenggara Barat
5.	Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah     Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6.	Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
7.	Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum dan izin trayek atau izin tidak dalam trayek.
8.	Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
9.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.
10.	Kendaraan bermotor ubah bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.
11.	Alat-alat berat dan Alat-alat besar yang bergerak adalah alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang  tidak melekat secara permanen.
12.	Badan Hukum adalah badan (perkumpulan dan sebagainya) yang dalam hukum diakui sebagai subyek hukum yang dapat dilekatkan hak dan kewajiban hukum seperti perseroan, yayasan dan lembaga.
13.	Nilai Jual Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat NJKB adalah Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor.
14.	Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk, yang selanjutnya disingkat NJKBUB, adalah Harga Pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya. 
15.	Kendaraan Ganti Mesin adalah kendaraan bermotor yang mengalami penggantian mesin penggerak berupa motor atau peralatan lainnya yang menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
16.	Kendaraan Ubah Fungsi adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan fungsi dari fungsi kendaraan bermotor umum menjadi kendaraan bermotor bukan umum atau dari kendaraan bermotor bukan umum menjadi kendaraan bermotor umum.
17.	Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
18.	Harga kosong (off the road) adalah harga kendaraan bermotor dari pabrikan/agen penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
19.	Harga isi (on the road) adalah harga kendaraan bermotor dari pabrikan/agen penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
20.	Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang.
21.	Bobot adalah koefisien yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
22.	Kepemilikan adalah hubungan hukum antara orang pribadi dan/atau badan dengan kendaraan bermotor yang namanya tercantum di dalam bukti kepemilikan atau dokumen yang sah termasuk Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor. 
BAB II
PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PKB DAN BBN-KB
Bagian Kesatu
Jenis Kendaraan Bermotor
Pasal 2
Jenis Kendaraan Bermotor dikelompokkan : 
a.	Kendaraan Bermotor selain yang dioperasikan di Air, Alat-alat Berat dan Alat-Alat Besar
b.	Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat dan Alat-alat Besar
Bagian Kedua
Kendaraan Bermotor selain yang dioperasikan di Air, 
Alat-alat Berat dan Alat-Alat Besar
Pasal 3
Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas :
a.	Mobil Penumpang yang terdiri dari sedan, jeep dan minibus;
b.	Mobil bus yang terdiri dari microbus dan bus;
c.	Mobil barang yang terdiri dari mobil barang, pick up, blind van, light truck dan truck;
d.	Alat-alat berat dan alat-alat besar; dan
e.	Sepeda motor roda dua dan roda tiga.
Pasal 4
(1)	Jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan penghitungan dasar pengenaan PKB.
(2)	Penghitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:
a.	NJKB; dan
b.	Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. 
(3)	Dasar Pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tercantum pada kolom 8 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5
(1)	NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan.
(2)	NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan ketentuan :
a.	Dalam hal diperoleh harga kosong (off the road), NJKB ditetapkan sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;
b.	Dalam hal diperoleh harga isi (on the road), NJKB ditetapkan sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, PKB dan    BBN-KB.
(3)	NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar pengenaan BBN-KB.
(4)	NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada kolom 6 Lampiran I, Peraturan Gubernur ini.
Pasal 6
(1)	Bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) sampai dengan 1,3 (satu koma tiga).
(2)	Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
a.	Sepeda motor roda dua dan sepeda motor roda tiga nilai koefisien sama dengan 1 (satu);
b.	Sedan nilai koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol dua puluh lima);
c.	Jeep nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
d.	Mini bus nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
e.	Blind van nilai koefisien sama dengan  1,050 (satu koma nol lima puluh);
f.	Pick up nilai koefisien sama dengan 1,075 (satu koma nol tujuh lima);
g.	Mikrobus nilai koefisien sama dengan 1,075 (satu koma nol tujuh lima);
h.	Bus nilai koefisin sama dengan 1,1 (satu koma satu);
i.	Light truck nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga);
j.	Truck nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga);
(3)	Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nilai batas toleransi atas kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan dalam penggunaan kendaraan bermotor.
(4)	Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada kolom 7 Lampiran I, Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Pengenaan PKB dan BBN-KB untuk Angkutan Umum
Pasal 7
(1)	Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum pada kolom 8 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(2)	Pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(3)	Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum pada kolom 8 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(4)	Pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Pasal 8
(1)	Pemberlakuan pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor penyerahan kepemilikan pertama untuk angkutan umum orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) dan ayat (2) , hanya diberikan kepada kendaraan angkutan umum orang yang dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak dibidang angkutan umum orang, memiliki kartu pengawasan yang masih berlaku dan Sertifikasi Registrasi Uji Tipe (SRUT). 
(2)	Pemberlakuan pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor  penyerahan kepemilikan pertama untuk angkutan umum barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (3) dan ayat (4) , hanya diberikan kepada kendaraan angkutan umum barang yang dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak dibidang angkutan umum barang, memiliki kartu pengawasan yang masih berlaku dan Sertifikasi Registrasi Uji Tipe (SRUT).
(3)	Pemberlakuan pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor penyerahan kepemilikan kedua dan seterusnya untuk angkutan umum orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) dan ayat (2) , hanya diberikan kepada kendaraan angkutan umum orang yang dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak dibidang angkutan umum orang, memiliki kartu pengawasan yang masih berlaku dan buku uji kendaraan yang masih berlaku. 
(4)	Pemberlakuan pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor penyerahan kepemilikan kedua dan seterusnya untuk angkutan umum barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (3) dan ayat (4) , hanya diberikan kepada kendaraan angkutan umum barang yang dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak dibidang angkutan umum barang, memiliki kartu buku uji kendaraan yang masih berlaku.
(5)	Kendaraan bermotor angkutan umum orang dan angkutan umum barang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dasar pengenaan PKB dan BBNKB sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 dan pasal 21 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
Bagian Keempat
Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk
Pasal 9
(1)	NJKB ubah bentuk sebagai dasar pengenaan PKB dan BBN-KB, ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I, dengan nilai jual ubah bentuk kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam Lampiran II  Peraturan Gubernur ini.
(2)	Kendaraan bermotor ubah bentuk dan karena perubahan berakibat pada berkurangnya nilai jual, maka nilai jual yang dipergunakan sebagai dasar pengenaan PKB adalah nilai jual setelah ubah bentuk.
(3)	Kendaraan bermotor ubah bentuk yang mengakibatkan bertambahnya nilai jual, dasar pengenaan BBN-KB, ditetapkan sebesar 15 % (lima belas persen) dari tambahan atau selisih nilai jual setelah ubah bentuk dengan bentuk dasar.
(4)	Kendaraan bermotor ubah bentuk lainnya yang nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran II ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
Bagian Kelima
Kendaraan Bermotor Ganti Mesin
Pasal 10
(1)	Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor ganti mesin, ditetapkan sama dengan sebelum ganti mesin.
(2)	Dasar pengenaan tambahan BBN-KB untuk kendaraan bermotor ganti mesin, yaitu nilai jual mesin pengganti.
(3)	Nilai jual mesin pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebagai berikut :
a.	mesin dengan isi silinder sampai dengan 2.500 cc, sebesar    Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
b.	mesin dengan isi silinder 2.501 cc sampai dengan 5.000 cc, sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
c.	mesin dengan isi silinder 5.001 cc sampai dengan 10.000 cc, sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah); dan
d.	mesin dengan isi silinder di atas 10.000 cc, sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 Bagian Keenam
Kendaraan Bermotor Ubah Fungsi
Pasal 11
(1)	Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk kendaraan bermotor ubah fungsi dari kendaraan bermotor bukan umum menjadi kendaraan bermotor umum, dilaksanakan dengan ketentuan :
a.	dasar pengenaan PKB, menggunakan NJKB sesuai dengan ketentuan PKB kendaraan bermotor umum; dan
b.	tidak dipungut tambahan BBNKB ubah fungsi.
(2)	Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk kendaraan bermotor ubah fungsi dari kendaraan bermotor umum menjadi kendaraan bermotor bukan umum, dilaksanakan dengan ketentuan :
a.	dasar pengenaan PKB, menggunakan NJKB sesuai dengan ketentuan PKB kendaraan bermotor bukan umum; dan
b.	tidak dipungut tambahan BBNKB ubah fungsi.
(3)	Penghitungan dasar pengenaan BBNKB untuk kendaraan bermotor ubah fungsi dan alih kepemilikan, dikenakan BBNKB atas kepemilikan kedua dan seterusnya.
Bagian Ketujuh
Kendaraan Bermotor Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar
Pasal 12
(1)	Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB  untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar, ditetapkan berdasarkan NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar.
(2)	NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
(3)	Dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam kolom 6 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 13
(1)	Gubernur dapat mendelegasikan kepada Kepala Dinas untuk menetapkan Dasar Pengenaan PKB dan BBN-KB kendaraan bermotor terhadap jenis, merek dan tipe yang belum dan telah tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
(2)	Penetapan Dasar Pengenaan PKB dan BBN-KB kendaraan bermotor untuk jenis, merek dan tipe yang belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan:
a.	tahun pembuatan terbaru:
1).	dalam hal diperoleh harga kosong (off the road) nilai jualnya ditetapkan dengan pengurangan sebesar tarif Pajak Pertambahan Nilai; atau
2).	dalam hal diperoleh harga isi (on the road), nilai jualnya ditetapkan dengan pengurangan sebesar tarif PKB ditambah tarif BBN-KB ditambah tarif Pajak Pertambahan Nilai. 
b.	tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan HPU atau dengan membandingkan jenis, merek tipe, isi silinder dan tahun pembuatan dari negara produsen yang sama. 
Pasal 14
Penetapan Dasar Pengenaan PKB dan BBN-KB kendaraan bermotor untuk jenis, merek dan tipe yang telah tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini sebagaimana dimaksud ayat (1), dengan ketentuan:
a.	tahun pembuatan terbaru, nilai jualnya ditetapkan dengan penambahan 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya; dan
b.	tahun pembuatan lebih tua nilai jualnya ditetapkan berdasarkan nilai jual tahun pembuatan terakhir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini dengan penurunan 5% (lima persen) setiap tahun dengan penurunan paling tinggi 5 (lima) tingkat atau disesuaikan dengan HPU setempat.

BAB  V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15
Sebelum Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2017 ditetapkan penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB berpedoman sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.
Pasal 16
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Ditetapkan di Mataram
pada tanggal  3 Oktober 2016                                     
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,
		ttd.

                H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal  3 Oktober 2016
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,
	ttd.
H. ROSIADY HUSAENIE SAYUTI
BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2016 NOMOR  31

   Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

	     M. AGUS PATRIA
    NIP. 19610801 198710 1 002